PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER

Muhammad Iqbal, Iqbal (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERJADINYA PERSEKONGKOLAN TENDER. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text ABSTRAK.pdf Download (317kB)
	Text BAB I.pdf Download (489kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (319kB)
	Text PENUTUP.pdf Download (210kB)
	Text Full Tesis Muhammad Iqbal.pdf Download (3MB)

Abstract

Pembangunan sebuah daerah sudah termasuk dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan arah pembangunan daerah ini termasuk dalam pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah. Untuk peluang pembangunan infrastruktur pemerintah memerlukan pengadaan barang dan jasa, pengaturan pengadaan barang dan jasa ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Dalam peluang pengadaan barang dan jasa ini pemerintah peluang proses tender, dalam pengadaan tender kadang kala munculnya sebuah persekongkolan tender. Persekongkolan tender ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 telah terjadi persekongkolan tender yang merugikan, pelaku usaha dan masyarakat. Rumusan Masalah (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa? (2) Bagaimana indikasi persekongkolan tender yang terdapat dalam sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, untuk mendapatkan data sekunder digunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data analisis kualitatif. Hasil penelitian (1) bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022, yaitu memberikan perlindungan hak pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi dan melaporkan pelanggaran ke KPPU, serta hak masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui sanksi terhadap pelaku. (2) Indikasi yang terdapat dalam Perkara Nomor 08/KPPU-L/2023 dan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022 adalah terdapat indikasi bahwa beberapa peserta terlibat dalam satu kendali, yang terlihat dari kesamaan dokumen teknis yang mereka ajukan. Selain itu, adanya persekongkolan selama proses pelaksanaan dan evaluasi, antara lain, pemenang tender yang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender yang kalah. Pada tahap evaluasi dan penetapan pemenang tender, ada juga indikasi bahwa panitia cenderung memberikan keistimewaan kepada peserta tertentu. Lebih lanjut, saat pengajuan sanggah, panitia tampak tidak menanggapi keluhan dari peserta tender, yang semakin memperkuat dugaan persekongkolan ini.

Actions (login required)

View Item