Implementasi Kebijakan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Aksa, Natasha Klauzia (2025) Implementasi Kebijakan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (674kB)
	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text (Full Text) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Studi ini bermaksud guna mendeskripsikan serta menganalisis Implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya beberapa masyarakat yang belum mengurus Akta Kematian setelah diterbitkan Surat Keterangan Kematian oleh kelurahan dan rumah sakit. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Pemilihan informan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Metode keabsahan data memakai triangulasi sumber. Teori George C. Edward III digunakan dalam studi ini yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi. Berdasarkan temuan studi yang ditemukan dilapangan disimpulkan bahwasanya Implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Bukittinggi belum terlaksana secara optimal. Meskipun Kebijakan Akta Kematian telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak tahun 2010. Namun efektivitas dari kebijakan tersebut masih belum terpenuhi. Berikut beberapa faktor penghambat yaitu pelaksanaan Akta Kematian sudah disampikan, dipahami dan diterima jelas oleh setiap implementor baik internal maupun eksternal. Hanya saja Buku Pokok Pemakaman yang diberikan oleh Disdukcapil kepada kelurahan masih ditemukan beberapa kelurahan tidak lagi menerapkannya. Kemudian ketersediaan staff yang kurang memadai sehingga membatasi kegiatan jemput bola ke kelurahan. Tak hanya itu fasilitas yang kurang memadai dan mengalami kerusakan. Selanjutnya tidak adanya pengangkatan staff khusus untuk menangani Akta Kematian dan pemberian insentif tidak dilakukan karena tidak adanya anggaran khusus. Terakhir adanya keterlibatan OPD yaitu RT, RW dan Kelurahan dalam peningkatan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan Akta Kematian dengan melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian dan memberikan Buku Pokok Pemakaman. Namun Disdukcapil sudah lama tidak melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian dan masih ditemukan kelurahan yang tidak menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Dimana Buku Pokok Pemakaman juga tidak berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, RT dan RW kesulitan dalam melaporkan peristiwa kematian karena masyarakat enggan melaporkan kematian.

Actions (login required)

View Item