Implementasi Sk Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Objek Wisata Pantai Padang

Mohamad, Satria (2013) Implementasi Sk Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Objek Wisata Pantai Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK 2013 SATRIA MOHAMAD 0810832032.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Peneiitian ini didasari dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima dikawasan objek wisata pantai Padang sesuai dengan aturan dalam SK Walikota Padang. Peneiitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi SK Walikota Padang yang dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yang menjelaskan model implementasi kebijakan dapat dianalisis dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, siunber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisikondisi ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan pelaksana, kaitan antara komponen-komponen model dan masalah kapasitas. Analisa data menggunakan konsep implementasi kebijakan untuk melihat proses implementasi SK Walikota Padang. Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis proses implementasi SK Walikota Padang berdasarkan konsep Van Metter dan Van Horn belum dapat mencapai tujuan dari SK itu sendiri dikarenakan proses implementasi dari SK tersebut masih belum direalisasikan dengan maksimal. Hal tersebut dlsebabkan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dari implementasi SK tersebut tidak dilaksanakan dengan cukup baik tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dari para pelaksana termasuk juga para pedagang yang menjadi objek dari SK tersebut yang sangat memberi pengaruh terhadap kecenderungan-kecenderungan para pelaksana yang merupakan para pedagang. Kecenderungan pelaksana atau pemahaman para pedagang akan ukuran dasar dan tujuan SK dipengaruhi oleh kondisi sosial dari para pedagang yang memiliki rata-rata tamatan SMP. Dengan kondisi sosial para pedagang tersebut, para pelaksana atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Padang mensosialisasikan SK Walikota Padang tersebut hanya dengan meberikan salinan SK tersebut tanpa adanya sosialisasi secara lisan kepada para pedagang. Hasil peneiitian ini menjelaskan porses implementasi SK Walikota Padang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Padang sudah cukup baik, namun Dinas sebagai pelaksana harus lebih memahami kondisi sosial dari objek kebijakan atau para pedagang terhadap tahap komunikasi dan sosialisasi akan SK Walikota tersebut.

Actions (login required)

View Item