PELAKSANAAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA YANG ANARKIS (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Barelang)

Popy Friday, Afni (2025) PELAKSANAAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA YANG ANARKIS (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Barelang). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text Bab I.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (56kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun dalam pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi kebanyakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang. Dalam menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi Polri memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi sesuai prosedur yang berlaku dan memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai penilainnya sendiri terhadap situasi yang terjadi diluar kendali. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimana pelaksanaan kewenangan Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang. Kedua, Apa kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam melaksanakan kewenangan saat menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang. Ketiga, Bagaimana upaya yang dilakukan Polri dalam melaksanakan kewenangan saat menghadapi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Polri dalam menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi harus dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Prosedur Tetap No. 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki, serta penggunaan kekuatan Polri yang harus disesuaikan dengan ancaman situasi yang terjadi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisan meskipun dalam penerapannya tidak semua terlaksana sesuai ketentuan tersebut. Kendala Polri dalam melaksanakan kewenangan saat menghadapi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis oleh Kepolisian Resor Kota Barelang, yaitu tidak dapat mengendalikan massa, peserta unjuk rasa atau demonstrasi kurang memahami tata cara berunjuk rasa yang benar sesuai peraturan yang berlaku, kesadaran hukum yang diabaikan oleh masyarakat dan jumlah peserta unjuk rasa atau demonstrasi yang tidak bisa diprediksi. Adapun upaya Polri dalam menghadapi kendala-kendala tersebut diantaranya, tetap mengedepankan tindakan persuasif sesuai ketentuan dan prosedur, memberikan edukasi sebelum dan sesudah pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi, mengambil langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran dan permintaan pembantuan skala besar pasukan pengamanan dan evaluasi. Kata Kunci: Kewenangan Polri, Unjuk Rasa, Anarkis.

Actions (login required)

View Item