PENGAWASAN BPJPH TERHADAP UMKM KAKI LIMA YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020

Tomi, Henrayana (2025) PENGAWASAN BPJPH TERHADAP UMKM KAKI LIMA YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (BAB akhir (PenutupKesimpulan)) BAB akhir (PenutupKesimpulan).pdf - Published Version Download (60kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Skripsi full text) Tugas Akhir Ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Halal merupakan aspek penting dalam konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Namun, banyak pelaku UMKM kaki lima, termasuk penjual ayam geprek di Kota Padang, belum memiliki sertifikat halal meski telah ada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini menganalisis pengawasan BPJPH terhadap UMKM tersebut menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan BPJPH telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada 2023 dengan kuota satu juta sertifikat halal gratis. Namun, belum ada data konkret terkait jumlah sertifikasi yang terealisasi. Rendahnya minat pelaku usaha disebabkan persaingan usaha yang ketat dan kurangnya perhatian terhadap proses produk halal, khususnya pada tahap pengolahan hingga penyajian. Oleh karena itu, pengawasan intensif terhadap proses produk halal perlu ditingkatkan.

Actions (login required)

View Item