POLITIK HUKUM DAN KEIUASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI Indonesia

Hermanto, Siti Larasati (2011) POLITIK HUKUM DAN KEIUASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PASCA TRAGEDI11 SEPTEMBER 2001 DAN IMPLEMENTASINYA DI Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM HUKUM INTERNASIONAL 2011 SITI LARASATI HERMANTO 07940026.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Masalah Terorisme dalam dunia Intemasional sebenamya bukanlah fenomena yang baru. Namun, Tragedi 11 September 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme Intemasional, temtama dengan Amerika Serikat( A S) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah plmpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang di promosikan oleh Mantan Presiden AS, George W. Bush, sebagai kebijakan keamanan AS yang dominan setelah Tragedi 11 September. Politik hukum dan kerjasama Intemasional untuk mengatasi terorisme intemasional meningkat pesat setelah peristiwa 11 September 2001. Politik hukum intemasional mempakan Kebijakan Negara — negara anggota PBB untuk menetapkan peraturan — peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Intemasional untuk mencapai kepentlngan negara. AS muncul sebagai pelopor dalam perang global melawan terorisme, melalui kebijakan luar negerinya, antara lain membentuk Gerakan Koalisi Dunia. Gerakan ini menerapkan segala cara berkekuatan Nasional dan Intemasional, yaitu : diplomasi, tekanan hukum, intelijen, pemeriksaan keuangan, aksi militer, dan bantuan pangan. Kasus terorisme juga banyak teijadi di Indonesia. Pada kasus terakhir, seperti pada tahim 2009 terulangnya lagi pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Dua Ledakan Bom yang teijadi di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jumat 17 Juli'2009, menegaskan betapa teror tidak pemah berhenti mengancam. Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hokum normatif Empiris. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan {Library research) dan Wawancara (studi lapangan). Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian mengenai politik hukum intemasional dalam penanggulangan terorisme ini, antara lain: Resolusi DK PBB (Resolusi 1267 tahun 1999, resolusi 1333 tahun 2000, resolusi 1373 tahun 2001, resolusi 1390 tahun 2002, resolusi 1455 tahun 2003, resolusi 1526 tahun 2004,resolusi 1617 tahun 2005, resolusi 1735 tahun 2006, resolusi 1822 tahun 2008, resolusi 1904 tahun 2009, dan resolusi 1989 tahun 2011), Resolusi MU PBB ( Resolusi tentang " Measures to Eliminate International Terrorism", Resolusi " UN Global Counter Terrorism Strategy").Bentuk - bentuk kerjasama Internasional dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain : Kerjasama di bidang "sharing informasi" mengenai jaringan teroris, kerjasama di bidang Pendidikan dan Pelatihan, kerjasama dalam bentuk operasional. Bentuk kerjasama Intemasional lainnya yaitu : Capacity Building, Teknik, dan Border Control. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Intemasional ini dapat melalui: Perjanjian Ekstradisi, Multualegal assistance in criminal matters (MLA), Transfer Sentence Person (TSP), Handing Over, Best Practise. Usaha yang dilakukanoleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme di lingkup regional adalah melalui forum ASEAN Chiefs of National Police. Polri juga menjalin kerjasama regional dan Intemasional di berbagai forum ASEAN, seperti : ARF ( ASEAN Regional Forum ), dan AMMTC ( ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ). ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting, Asia Pacific Economic Cooperation( APEC ), dan Asia-Europe Meeting( ASEM ), secara rutin juga mengagendakan ancaman terorisme dan cara penanggulangannya

Actions (login required)

View Item