PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

ghozileon, Thabrani (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (364kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berbicara tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam rekrutmen CPNS, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara, yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Institusi kepolisian juga terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan tanggung jawab kepada hukum, Rumusan masalah : 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kepolisian Resor Kota Padang?, 2. Apa saja kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil oleh Kepolisian Resor Kota Padang?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian : 1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Kepolisian Resor Kota Padang mencakup berbagai langkah preventif dan represif untuk meminimalisir kejahatan ini. Dengan maraknya penipuan rekrutmen CPNS akibat besarnya keinginan masyarakat menjadi PNS, polisi mengedepankan penyuluhan, kerja sama dengan instansi pemerintah, patroli siber, dan peningkatan layanan pengaduan untuk mencegah penipuan. Selain itu, tindakan represif seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, dan penyusunan berkas perkara dilakukan untuk menghukum pelaku dan memberi efek jera. Pendekatan Restorative Justice juga diterapkan dalam beberapa kasus untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial. Upaya ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen CPNS yang sah dan transparan. 2. Kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS oleh Kepolisian Resor Kota Padang mencakup identifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas palsu, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga. Solusi yang diterapkan meliputi kerjasama dengan instansi terkait, patroli siber, kampanye penyuluhan, pelatihan personel, dan pembentukan tim koordinasi lintas instansi. Upaya ini berhasil meningkatkan efektivitas penanganan kasus, kepercayaan masyarakat, dan memastikan keadilan bagi korban serta mencegah penipuan serupa di masa depan.

Actions (login required)

View Item