PENGUASAAN TANAH DENGAN HAK GUNA BANGUNAN OLEH PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DI KABUPATEN KAMPAR

Berlyangga, Berlyangga (2024) PENGUASAAN TANAH DENGAN HAK GUNA BANGUNAN OLEH PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DI KABUPATEN KAMPAR. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK BERLI.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (Bab I) BAB 1 BERLI.pdf - Published Version Download (500kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA BERLI.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Tesis Full) TESIS BERLYANGGA UNTUK PERPUS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB VI.pdf - Published Version Download (321kB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Pokok Agararia (UUPA) mengatur bahwa subjek hukum hak atas tanah, termasuk tanah yang berstatus HGB (Hak Guna Bangunan) adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal yang berbeda terjadi ketika dikeluarkannya Surat Edaran dari Kementerian Agararia dan Tata Ruang (ATR), yang menyatakan Persekutuan Komanditer (CV) dapat mengajukan permohonan hak atas tanah berupa HGB. Penguasaan tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Persekutuan Komanditer (CV) atau Comanditaire Vennootschap (CV) di Kabupaten Kampar memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kedudukan Persekutuan Komanditer (CV) Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan di dalam Hukum Pertanahan? (2) Bagaimana Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Menurut SE Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 (3) Bagaimana Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan yang telah diberikan kepada Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennootschap)?. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Empiris (terapan), Dalam pendekatan ini, peneliti mengamati dan menganalisis penerapan hukum dalam praktik, termasuk bagaimana hukum diimplementasikan dan dampaknya di masyarakat. Khususnya menenai Penguasaan tanah dengan Hak Guna Bangunan yang berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor.2/SE-HT.02.01/VI/2019. Jika dilihat dalam surat edaran tersebut tidak lah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UUPA No 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa CV bukan merupakan subjek hukum yang diperbolehkan untuk memiliki tanah berstatus HGB. Penerapan kebijakan dalam surat edaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dapat dianggap tidak sah atau bisa dipertanyakan legalitasnya. Jika kebijakan ini dianggap penting, maka perlu dilakukan revisi atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menyelaraskan kebijakan tersebut dengan ketentuan hukum yang ada. Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Hak Guna Bangunan, Persero Komanditer.

Actions (login required)

View Item