PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH

Monika, Dara (2025) PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA SUNGAI PENUH. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER TESIS_merged.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (Bab I) BAB I(2).pdf - Published Version Download (620kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (122kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (359kB)
	Text (Tesis Full) Daramonika tesis full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Retribusi menjadi salah satu sumber penghasilan yang diperoleh oleh daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung pembiayaan dalam pembangunan. Satu diantara jenis retribusi yang dikelola daerah yaitu retribusi parkir ditepi jalan umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum parkir ditepi jalan umum. Daerah diberi kewenangan dalam mengatur mengenai retribusi parkir seperti penetapan tarif dan pemilihan lokasi, diatur dalam Perda No.2 Tahun 2016 mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam mewujudkan retribusi yang mencapai target tentu harus adanya pengelolaan dan pengawasan dari pemerintah daerah dengan baik, baik itu Dishub sebagai pengelola dan pemungut retribusi, DPRD sebagai fungsi legislasi yang menyusun dan menetapkan Perda, melihat apakah implementasinya sesuai dengan ketentuan, Satpol PP sebagai penegak perda, menertibkan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan sebagai masyarakat wajib mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa pendapatan dari pemungutan retribusi parkir adalah untuk kepentingan PAD. Permasalahan yang penulis kaji adalah; pertama; Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Sungai Penuh dalam mencapai target pendapatan dari pemungutan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum. Kedua; Bagaimana sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Ketiga; Bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir yang tidak memiliki izin resmi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengawasan secara internal dan eksternal menjawab permasalahan satu, teori kewenangan relevan dengan permasalahan ini untuk melihat siapa yang berwenang dan sejauh apa kewenagan tersebut dapat dilakukan, teori ini menjawab permasalahan dua, selanjutnya teori sistem hukum yang di kemukan oleh Lawrence M. Friedman yang memiliki tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang menjawab permasalahan tiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang didasarkan pada penelitian lapangan sebagai sumber data primer. Untuk melengkapi dan mendukung data lapangan tersebut, diperlukan data kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan. Dishub, Satpol PP, DPRD, Bakeuda, Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Parkir. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang didapat dari penelitian lapangan maupun kepustakaan, dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait belum efektiv, dapat dilihat dari tidak tercapainya target retribusi dari sektor parkir. Sistem pemungutan retribusi pun tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, dilihat dari penarikan yang tidak menggunakan karcis dan penyetoran hasil retribusi tidak dilakukan perhari. Penegakan hukum terhadap pelanggarpun tidak efektiv, dapat dilihat dengan masih banyaknya parkir liar dan pungutan liar di titik parkir resmi maupun yang tidak resmi. Kata Kunci: Pengawasan, Pemungutan Retribusi, Parkir Ditepi Jalan Umum

Actions (login required)

View Item