PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN)

Yunita, Sahera (2024) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg dan Putusan Nomor 315/ Pdt/2021/ PT MDN). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Bab I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (702kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (Tesis) TESIS FULL .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Notaris haruslah bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang- undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris, terlebih saat meneliti hal-hal yang terkait dengan persyaratan formil UUPT 2007 dan UU Cipta Kerja mengatur penyelenggaraan RUPS Guna menjamin kepastian hukum atas keautentikan akta yang dibuatnya dan juga atas keabsahan penyelenggaraan RUPS.1) Bagaimana proses pengajuan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa? 2) Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta RUPS dan akibat hukum pasca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan dalam penyelenggawaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ada di tangan Direksi, dengan didahului dengan tindakan pemanggilan RUPS, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta RUPS LB yang dibuat berdasarkan Akta PKR adalah pertanggungjawaban prosedural saja dan Notaris tidak bertanggungjawab atas materiil dari Akta tersebut. Dalam kasus ini Notaris melakukan kesalahan prosedural Notaris yaitu Pada Pasal 44 dimana Notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi akta berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan, Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban tetapi notaris tidak meminta Akta Hibah Saham tersendiri dalam proses pemindahan saham tergugat yang dituangkan kedalam Akta RUPS LB sehingga Notaris bertanggungjawab dalam pemulihan dan pengembalian keadaan (restitutio in integrum). Akan tetapi Penggugat hanya menuntut Notaris untuk tunduk atas Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg yakni untuk tidak menghalang-halangi proses pemulihan dan pengembalian keadaan. Jadi, pertanggungjawab Notaris adalah dengan tidak menghalangi dimana Notaris harus memfasilitasi proses hukum dengan baik dan memastikan bahwa tindakannya tidak memperburuk kerugian yang dialami penggugat. Dengan bersikap transparan dan kooperatif, notaris menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab Penggugat dalam proses pemulihan Jika terdapat kesalahan administratif atau teknis pada akta notaris dapat melakukan perbaikan dengan membuat perbaikan terhadap akta yang sudah dibuat dan dilampirkan tambahan yang menjelaskan atau mengoreksi kesalahan harus dilakukan dengan persetujuan para pihak yang terlibat dan pengembalian keadaan. Akibat Hukum Pasca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2023/ PN Pdg adalah pemulihan dan pengembalian keadaan) dimana Penggugat tetap sebagai pemegang saham dan Direktur PT. Intercom Mobilindo dengan cara Tergugat I melakukan RUPS LB kembali untuk pemulihan dan pengambalian keadaan sebagai pemegang saham dan Direktur pada PT. Intercom Mobilindo. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris

Actions (login required)

View Item