Pemberian Izin Usaha Perikanan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Kota Padang

NST, DITA KHAIRUNA (2015) Pemberian Izin Usaha Perikanan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2015 DITA KHAIRUNA NST 1110111010.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan. Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. termasuk untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang ada di Negara Indonesia ini. Dalam hal ini sumber daya alam yung dimaksud adalah sumber daya kelautan khususnya sumber daya ikan yang ada di Kola Padang. Sebagaimana kita ketahui peranan sumber daya laut sangat penting dari segala sektor kehidupan guna memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk untuk usaha perikanan khususnya dalam usaha penangkapan ikan. Oleh karena itu, faktor penting dalam menjaga kelestarian serta keseimbangan alam perlu diatur pemanfaatan sumber daya yang ada dengan peraturan mengenai perizinan. Tanpa adanya pengaturan perizinan, kegiatan usaha penangkapan ikan dalam memanfaatan sumber daya laut akan terus mengalami perkembangan dan tidak akan sesuai dengan peruntukannya yang pada akhirnya akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran terhadap sumber daya kelautan yang ada. Sehingga dalam hal itu, untuk kedepannya sumber daya laut yang ada tidak akan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu proses pemberian izin usaha penangkapan ikan dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Kota Padan, pengawasan terhadap usaha perikanan di kota Padang dan akibat hukum terhadap kegiatan usaha perikanan yang tidak memiliki izin. Metode yang digunakon adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulun data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen dan wawancara dengan responden terkait pemanfaatan sumber daya ikan di Kota Padang khususnya dalam usaha penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberian izin usaha penangkapan ikan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan di Kota Padang belum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta belum berjalan secara optimal. Hal ini karena kurangnya pengawasan serta sanksi yang tegas oleh pemerintah terkait penertiban kapal nelayan ilegal yang masih berkembang sampai saat ini. Disamping itu, tidak terjalinnya koordinasidan sinergi yang baik oleh instansi terkait. Dengan demikian, agar tercapainya tujuan bersama diharapkan agar pemerintah dapat menegakkan peraturan dengan tegas dan sesuai dengan ketentuan yang ada serta dapat memberikan bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam memperlancar kegiatan usahanya. Dengan kata lain, dengan adanya pelayanan yang diberikan tersebut, masyarakat dapat merasakan langsung imbas balik dari pungutan retribusi yang dibayarkan dan kesadaran masyarakat pun untuk mengurus izin Juga akan meningkat kedepannya.

Actions (login required)

View Item