Pelaksanaan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kota Padang)

RAHMI, AIDHIL SUTI (2013) Pelaksanaan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kota Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM BISNIS 2013 AIDHIL SUTI RAHMI 0910113422.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kemajuan transportasi berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan kebudayaan manusia. Transportasi menghasilkan produk yang disebut jasa transportasi (pengangkutan). Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dan suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Tranportasi yang digunakan sebagai angkutan harus mendapat izin menjadi angkutan umum baik dalam kota atau luar kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam prakteknya khususnya di kota Padang banyak mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum keluar kota. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta - fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang penulis bahas adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum di kota Padang dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum di kota Padang. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan Pelaksanaan Penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum di kota Padang adalah Angkutan umum merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Transportasi adalah pemindahan manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi yang digunakan sebagai angkutan harus mendapat ijin trayek dari dinas perhubungan, dimana pengusaha angkutan umum mengajukan permohonan ijin trayek ke dinas perhubungan kemudian akan diproses oleh dinas perhubungan. Dalam prakteknya banyak kendaraan yang digunakan sebagai angkutan tidak mendaftarkan dan mendapat ijin trayek. Hal ini juga terjadi di Kota Padang, dimana banyaknya mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum keluar kota dan Pertanggungjawaban penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum di kota Padang adalah mobil pribadi yang membawa penumpang tidak mendapat ijin trayek, tanggungjawab hanya sebatas mengantarkan penumpang ke tempat tujuan atau ke alamat rumah, namun mengenai tanggungjawab apabila pengguna jasa angkutan ini mengalami kerugian tidaklah jelas, serta tidak adanya jaminan asuransi yang pasti.

Actions (login required)

View Item