Pengawasan Pemberjan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi/BTS {Base Transceiver Station) Di Kota Padang

SINAGA, ANDREAS J (2014) Pengawasan Pemberjan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi/BTS {Base Transceiver Station) Di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2014 ANDREAS J SINAGA 1010112032.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Pangawasan menara telekomunikasi merupakan upaya yang essensial agar pemberian izin pendiriannya tidak melanggar ketentuan hukum. Meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di bidang fasilitas telekomunikasi telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi. Dewasa ini masih terdapat menara-menara telekomunikasi di Kota Padang yang belum melengkapi persyaratan Izin tertentu yang wajib dimiliki oleh pemilik/penyedia menara telekomunikasi yang seharusnya tidak diizinkan mendirikan menara tanpa Izin-izin yang ditetapkan. Apakah kelemahan ini terletak pada pelaksanaan pengawasannya? Atau ketidakmampuan mengatasi kendala-kendala yang ada dalam melakukan pengawasan? Dasar hukum kewenangan dalam melakukan pengawasan menara telekomunikasi di Kota Padang sendiri terdapat dalam pasal 19 Perwako Padang No. 9 Tahun 2012 tentang Penataan Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi terkait, yakni Dishubkominfo, Dinas TRTB dan Perumahan dan Bapedalda Kota Padang. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Instansi terkait sebagai badan para pengawas. Untuk itu perumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam pendirian izin pendirian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Padang? 2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dilapangan dalam melakukan pengawasan? 3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendaia dilapangan dalam melakukan pengawasan? PenuJis menggunakan metode peneiitian hukum yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengawasan telah berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh ketiga instansi pengawas. Tampak beberapa pelaksanaan pengawasannya, yaitu pemeriksaan berkas-berkas izin yang lengkap. memeriksa langsung ke lapangan terhadap aduan yang diterima oleh masyarakat dan memberikan sanski administratif. Dalam menjalankan tugasnya, pengawasan instansi terkait belum maksimal terlaksana, karena masih menemui kendala-kendala diantaranya berupa pengaduan masyarakat banyak disebabkan oleh kecemburuan sosial, belum meratanya kemampuan personiI dalam melakukan pengawasan, adanya pendirian menara yang tidak terdeteksi. Untuk menanggulangi kendala yang dihadapi tersebut, Instansi terkait berupaya melakukan diantaranya melakukan pendidikan bagi pegawai pengawas, memeriksa dan menindaklanjuti langsung ke lapangan terhadap aduan yang diterima oleh masyarakat

Actions (login required)

View Item