Kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Pembayaran Gaji Pegawal Negeri Sipil Pusat (Studi Pada KPPN Padang)

AZ, GUSTINA RAHAYU (2013) Kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Pembayaran Gaji Pegawal Negeri Sipil Pusat (Studi Pada KPPN Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 2013 GUSTINA RAHAYU AZ 0910113506.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Gaji bagi seorang pegawai sangat penting sebagai balas jasa dari pemerintah atas berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut setelah melakukan kewajibannya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bagi Instansi Pemerintah kegiatan pembayaran gaji ini bersifat ruitin setiap bulan. Dikarenakan pembayaran gaji menyangkut hajat hidup orang banyak maka diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam pembayaran gaji ke pegawai yang bersangkutan. Disamping itu pelaksanaan pembayaran gaji yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban karena hal ini menyangkut penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Kuasa Bendahara Umum negara yang memberikan layanan kepada satuan kerja berupa pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat. KPPN Padang merupakan salah satu KPPN yang melakukan kegiatan pembayaran gaji PNS Pusat, Sehubungan dengan itu KPPN Padang merupakan salah satu KPPN Percontohan sesuai dengan keputusan Direktorat Jaideral Perbendaharaan Nomor KEP-18/PB/2008 tanggal 18 Januari 2008. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan : a) Apa saja kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat ? b) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang? Adapun metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif, Sumber data yang penulis gunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, kemudian data yang diperoleh diinventarisir selanjutnya di coding dan di edit, Dari hasil penelitian dan dilakukan pembahasan Penulis menyimpulkan bahwa : Kewenangan KPPN Padang dalam pembayaran gaji PNS Pusat terdiri dari kewenangan kebendaharaan (Comptable) dan kewenangan administrasi. Dari pelaksanannya sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yaitu dengan menggunakan Aplikasi GPP. Aplikasi GPP yaitu Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran gaji yaitu masalah kelengkapan data kepegawaian dari satuan kerja masih terdapat petugas satuan kerja yang belum memahami dengan baik pengelolaan administrasi belanja pegawai dan keterbatasan pada seksi pencairan dann sehingga belum optimalnya pelaksanaan pembayaran gaji.

Actions (login required)

View Item