KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI BATAS MINIMAL USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Fauziah, Fadila (2024) KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI BATAS MINIMAL USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (85kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bba IV.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sementara sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, pertama bagaimana pergeseran pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan mengenai batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, kedua, bagaimana implikasi dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan alasan permohonan dalam perkara tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Mahkamah Konstitusi menilai dalam perkara tersebut terdapat ketidakadilan yang intolerable, sehingga open legal policy dapat diabaikan, sehingga terlihat adanya pergeseran pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permasalahan tersebut. Putusan tersebut berimplikasi kepada kepastian hukum, independensi hakim dan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

Actions (login required)

View Item