Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Aturan Berpakaian Muslim Bagi Peserta Didik Di Kota Padang (Studi Kasus: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang)

Istiqlal, Muhammad Ryalzi (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Aturan Berpakaian Muslim Bagi Peserta Didik Di Kota Padang (Studi Kasus: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Pendahuluan) PENDAHULUAN.pdf - Updated Version Download (316kB)
	Text (Penutup) PENUTUP.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Full) FULL_E-SKRIPSI_RYALZI_ISTIQLAL_1910832021.pdf - Published Version Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini membahas dan menganalisis Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 14 Poin J, yang mengatur kewajiban berpakaian muslim bagi peserta didik di sekolah, serta pengaruhnya terhadap nonmuslim di SMKN 2 Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai adat dan agama Islam yang kuat di Sumatra Barat, yang tercermin dalam berbagai kebijakan daerah. Kasus yang mencuri perhatian yaitu pemaksaan atribut berupa jilbab terhadap siswi nonmuslim pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2011, khususnya Pasal 14 Poin J, yang mengatur kewajiban berpakaian muslim bagi peserta didik, serta implementasinya terhadap siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III sebagai kerangka utama, serta mengkaji bagaimana variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berperan dalam memengaruhi implementasi kebijakan terkait atribut jilbab sehingga menimbulkan polemik akan kaitannya dengan peserta didik nonmuslim. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi yang yang kurang maksimal kepada pelaksana dan sumber daya yang kurang memadai turut berkontribusi dalam penafsiran kebijakan yang salah. Disposisi pelaksana yang turut menguatkan bias implementasi, persepsi pelaksana terhadap aturan berjilbab bagi siswi muslim dipahami secara keliru oleh pelaksana, sehingga terjadi penerapan yang tidak semestinya kepada siswi nonmuslim. Struktur birokrasi dalam bentuk pengawasan yang kurang ketat juga mengakibatkan interpretasi yang diskriminatif. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih tepat dalam penyampaian dan pengawasan kebijakan agar aturan daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberagaman yang adil. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Diskriminasi

Actions (login required)

View Item