KONFLIK ANTARA KEPENTINGAN NEGARA DENGAN KEWAJIBAN NEGARA MENEGAKKAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS KEDATANGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023

Jordan, Jesse Kirana Saptiajie (2024) KONFLIK ANTARA KEPENTINGAN NEGARA DENGAN KEWAJIBAN NEGARA MENEGAKKAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS KEDATANGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER + ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Convention Relating to the Status of Refugees 1951 berisikan salah satu bentuk perlindungan yang melindungi pengungsi dari pemulangan sepihak dan sewenang-wenang ke negara asalnya saat mereka sedang menghadapi resiko yang mengancam jiwa dan kebebasannya yang dikenal dengan nama prinsip non-refoulement. Pelaksanaan prinsip non-refoulement menimbulkan konflik ketika negara dirugikan dan harus mendahulukan kepentingan negaranya, namun juga harus mengingat kewajibannya untuk menegakkan prinsip non-refoulement sebagai peremptory norm of general international law. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan pengungsi dalam kerangka hukum internasional dan nasional? (2) Bagaimana konflik antara kepentingan negara dengan kewajiban negara menegakkan prinsip non-refoulement dalam kasus kedatangan pengungsi rohingya di Aceh pada tahun 2023?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memuat pembahasan mengenai (1) Pengaturan terhadap perlindungan pengungsi dalam kerangka hukum internasional dan nasional yang meliputi Convention Relating to the Status of Refugees 1951, Protocol Relating to the Status of Refugees 1967, Universal Declaration of Human Rights 1948, Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Iimigran Ilegal (2) Konflik antara kepentingan negara dengan kewajiban negara menegakkan prinsip non-refoulement dalam kasus kedatangan pengungsi rohingya di Aceh pada tahun 2023.

Actions (login required)

View Item