Peran Civil Society Organization Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045)

Marwansyah, Marwansyah (2024) Peran Civil Society Organization Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Coverabstrak.pdf - Published Version Download (565kB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (BAB V Penutup) Penutup.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (407kB)
	Text (Tesis) Tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Setelah menjabat selama lebih kurang 3 tahun Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldy, dihadapkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045. Tentunya penyusunan perencanaan bukanlah pekerjaan yang sederhana, perlu ketelitian dan kesungguhan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun langkah-langkah perencanaan pembangunan untuk 20 tahun kedepan. Oleh karena itu penyusunan RPJPD 2025 – 2045 menjadi suatu keharusan untuk dilakukan secara substantif dengan mengikut sertakan masyarakat sipil. Menurut Affan Ghafar CSO (Civil Society Organization) merupakan kekuatan penyeimbang yang mencegah terjadinya dominasi sepihak oleh negara dan lembaga politik. Namun peranan CSO didalam penyusunan kebijakan ini masih belum maksimal dalam kapasitas isu dan masalah yang seharusnya dikembangkan baik dari CSO maupun pemerintah sebagai inisiator dalam perumusan kebijakan. Dalam penelitian ini, perspektif civil society dalam perumusan kebijakan menjadi krusial untuk mengembangkan kualitas demokrasi. Satu kasus menarik untuk dielaborasi dalam penelitian ini adalah peranan civil society sebagai lembaga yang turut berperan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peranan masyarakat sipil atau CSO pada agenda penyusunan kebijakan RPJPD 2025 – 2045. Penelitian ini menggukanan konsep peran CSO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian menggunakan studi kasus dengan jenis intrinsik. Jenis penelitian ini digunakan karna terdapat kasus yang cukup kompleks untuk diteliti. Dalam hal ini melihat bagaimana peran masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045. Berdasarkan data dan temuan penelitian, dapat diungkapkan bahwa peran CSO dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah belum maksimal, kehadiran CSO masih bersifat normatif dan administratif, sementara itu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat belum mampu menggali potensi CSO secara maksimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, dan belum memiliki peta CSO secara baik untuk kemudahan pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi pembangunan daerah.

Actions (login required)

View Item