PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN PERS DI SUMATERA BARAT KURUN WAKTU 2019-2023

Nasya, Yudia Anggresa (2024) PERLINDUNGAN ATAS KEBEBASAN PERS DI SUMATERA BARAT KURUN WAKTU 2019-2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK NASYA.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (566kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (443kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pers merupakan wahana komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik dalam memperoleh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Perlindungan hukum pers merupakan suatu jaminan perlindungan yang diberikan kepada wartawan dan media massa untuk melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pers merupakan suatu bentuk upaya untuk menjamin kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya. Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama, bagaimana kebebasan pers di Sumatera Barat. Kedua, bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat kurun waktu 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kebebasan pers di Sumatera Barat masih belum berjalan dengan baik atau belum bebas, walaupun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal tersebut, masih terdapatnya sejumlah kasus pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat yang tidak diselesaikan melalui upaya-upaya penyelesaian kasus pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Berdasarkan penemuan dari beberapa kasus pers di Sumatera Barat, yang malah dilakukan oleh oknum dari pejabat publik itu sendiri, baik berupa ancaman, pembredelan dan penghalangan yang terjadi. Tindakan ini sering dilakukan oleh pemerintah, korporasi, dan lainnya yang kerap melakukan tindakan tersebut, karena merasa terganggu dengan adanya keberadaan pers. Kedua, Perlindungan hukum bagi pers di Sumatera Barat yang menjalankan profesinya merupakan perwujudan dari kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers di Sumatera Barat sejumlah kasus pelanggaran kebebasan pers ini yang tidak diselesaikan melalui upaya penyelesaian kasus pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Beberapa kasus pers di Sumatera Barat malah dilakukan oleh oknum dari pejabat publik itu sendiri, baik berupa ancaman, pembredelan penghalangan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers diarahkan ke ranah pidana melalui mekanisme Restorative Justice padahal kasus ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pers dan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan ini tidak memberikan solusi bagi kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item