PERAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2016 KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI

Herdyla, Dike Effana (2024) PERAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2016 KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (598kB)
	Text (Bab 1) bab 1.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (Bab IV Penutup) bab 4 penutup.pdf Download (212kB)
	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (Skripsi Full Text) skripsi full text herdyla fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketegangan antara pengakuan formal terhadap lembaga adat dalam Perda dengan implementasinya di lapangan, seperti dalam kasus pembangunan taman di kawasan hutan adat tahun 2022 dan penyusunan RTRW 2022-2042 yang tidak melibatkan lembaga adat. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat. Pertama Bagaimana peran dan kedudukan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016 Kota Payakumbuh tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari? Kedua, bagaimana Mekanisme Pelibatan Lembaga Adat dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2016? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, peran dan kedudukan lembaga adat diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengembangan adat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti ketiadaan mekanisme yang jelas dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Kedua, mekanisme pelibatan lembaga adat meliputi tiga tahap utama: tahap perencanaan, tahap pengambilan kebijakan, dan tahap pelaksanaan, namun implementasinya masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci karena belum ada ketentuan detail tentang prosedur teknis pelibatan, kejelasan bentuk keterlibatan yang bersifat wajib atau opsional, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat.

Actions (login required)

View Item