IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PARIAMAN

Berliani, Faranika (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA PARIAMAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK (2).pdf - Published Version Download (730kB)
	Text (Pendahuluan) BAB 1 (3).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Kesimpulan) BAB VI.pdf - Published Version Download (710kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (2).pdf - Published Version Download (698kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari undang- undang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menemukan keabsahan data, Peneliti menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari dua variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya, dan empat variabel pendukung yaitu karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan sikap atau kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pariaman masih belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan PPID Pelaksana Kota Pariaman masih banyak yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hambatan seperti masih kurang meratanya informasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran. Kemudian masih kurangnya sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana prasarana. Selanjutnya mengenai komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan dengan maksimal oleh PPID Utama Kota Pariaman, dikarenakan perlu adanya koordinasi dari PPID Pelaksana untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, pada kondisi sosial dan ekonomi masih kurangnya kesadaran, pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan kurangnya dukungan sumber daya finansial yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam Keterbukaan informasi Publik.

Actions (login required)

View Item