IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Tenova, Mutia (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (343kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (281kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah melalui Mahkamah Agung memberikan payung hukum yang pasti terhadap proses peradilan terhadap wanita yang rentan menjadi korban kekerasan bahkan sampai pada diskriminasi dihadapan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dimana PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini menjadi pedoman bagi para hakim yang mengadili kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. LBH Padang dan WCC Nurani Perempuan menyampaikan temuannya terhadap penyimpangan terhadap implementasi PERMA yang dilakukan hakim di Pengadilan Negeri Padang. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di PN Padang dan 2. Apa saja kendala yang dialami majelis hakim dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di PN Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan deskriptif analisis yaitu menggambarkan pelaksanaannya berdasarkan data sekunder dan data primer dengan penelitian kepustakaan dan melalui wawancara hakim dan lembaga pendamping. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh kesimpulan bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat 1 dari 4 perkara yang dinilai bertentangan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Walaupun pihak LBH Padang masih menemukan adanya pelanggaran terhadap penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di PN Padang, LBH Padang juga menegaskan bahwa sebagian besar hakim mengimplementasikan PERMA tersebut dengan sangat baik. Terhadap implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tidak terdapat kendala utama dan kendala struktural yang berarti. Kendala dibidang sosial-budaya yang dihadapi PN Padang dalam proses implementasi PERMA ini berkaitan dengan kenakalan remaja dan perkembangan zaman, dimana banyak hal yang dahulunya dianggap tabu oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat Minangkabau, kini telah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Hal ini merupakan salah satu keadaan sulit yang sering dihadapi pihak PN Padang dalam pencarian fakta persidangan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan tetap harus menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan.

Actions (login required)

View Item