PENGATURAN DAN PELAKSANAAN JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI PENANGKAPAN IKAN YANG BERLEBIHAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Azzaky Al Faiq, Agma (2024) PENGATURAN DAN PELAKSANAAN JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI PENANGKAPAN IKAN YANG BERLEBIHAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (438kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Laut memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, termasuk sebagai sumber makanan melalui sumber daya ikan. Perkembangan teknologi di bidang perikanan memberikan dampak negatif berupa rusaknya keberadaan sumber daya perikanan. Salah satu ancaman terhadap sumber daya perikanan di ZEEI adalah penangkapan ikan yang berlebihan dan cara menanggulanginya adalah dengan pengaturan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana pengaturan JTB menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional? Kedua, bagaimana pelaksanaan JTB dalam upaya menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di ZEEI? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengkaji dan menganilis melalui wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan JTB menurut hukum internasional terdapat pada Pasal 61 United Nations Convention on the Law 1982, Pasal 5 1995 Agreeement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Higly Migratory Fish Stocks, Pasal 7 Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995. Pengaturan JTB dalam hukum nasional terdapat pada Bab IV Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 40 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dan penerbitan JTB pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terbaru melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022. Pelaksanaan JTB dalam menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di ZEEI mengalami kendala dalam pengawasan, data ilmiah, dan kepatuhan kapal penangkapan ikan terhadap hukum internasional dan nasional.

Actions (login required)

View Item