KEDUDUKAN MAKANAN TRADISIONAL KHAS MINANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Nurul Fathimah, Amanda (2024) KEDUDUKAN MAKANAN TRADISIONAL KHAS MINANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kasus restoran homemade yang menjual online brand Babiambo menimbulkan polemik di masyarakat. Restoran tersebut adalah restoran nasi Padang babi atau nasi padang nonhalal yang bahan bakunya Babi. Adanya ‘rendang Babiambo’ membuat masyarakat Minangkabau menjadi geram karena baru kali ini makanan khas Minang yang diketahui nonhalal. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan apa alasan dibalik kemarahan masyarakat Minangkabau berkaitan hubungannya dengan makanan khas Minang yang identik halal sebagai dampak dari hukum adat Minangkabau yang berpedoman pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan makanan tradisional Minang dalam perspektif hukum adat Minangkabau. 2) Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penyimpangan terkait ketidakhalalan makanan khas Minangkabau. Penelitian bersifat eksplanatoris dengan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sejak masyarakat Minangkabau menganut Islam sebagai agama, sistem sanksi dalam penerapan hukum adat Minangkabau juga dipengaruhi oleh sistem sanksi berdasarkan ajaran Islam. Dalam ajaran islam, kehalalan makanan merupakan suatu perintah yang harus ditaati. Meskipun makanan tradisional khas Minang mutlak kehalalannya tetapi tetap memerlukan labelisasi halal khususnya bagi pelaku UMKM. Konsekuensi bila makanan tradisional khas Minang dalam kacamata hukum adat Minangkabau akan mendapatkan sanksi sosial seperti teguran dan makanan tersebut tidak boleh dihidangkan dalam upacara adat, dan dari aspek hukum nasional bila pelaku UMKM melakukan kecurangan dalam memproses makanan baik dari bahan dan proses memasak/penyajiannya maka akan dikenakan sanksi administratif bahkan sanksi pidana sesuai dengan kedudukan kasus dan peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item