PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN SENGKETA WARIS DI KOTA PADANG PANJANG

Bey, Rizqa Khairunnisa (2024) PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN SENGKETA WARIS DI KOTA PADANG PANJANG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) cover dan abstrak(3).pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Bab I) BAB I(2).pdf - Published Version Download (798kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (390kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Rizqa Khairunnisa Bey OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (291kB)

Abstract

Tanah wajib dilakukan pencatatan dan pendaftaran agar adanya kepastian dan perlindungan hukum guna terjaminnya hak-hak kepemilikan atas tanah dan untuk menghindari konflik dan sengketa yang akan terjadi di kemudian hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilakukan agar memperoleh kepastian hukum dibuktikan dengan terbitnya sertipikat tanah. Namun sertipikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat dengan memohonkan pencatatan dalam buku tanah atau disebut dengan istilah pemblokiran tanah atau pencatatan blokir yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemblokiran sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan sengketa waris apakah sudah mampu menciptakan tertib administrasi seperti yang telah diatur dalam aturan yang ada. Metode dari penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang pemblokiran terjadi karena adanya sengketa kepentingan terhadap tanah karena pembagian waris yang belum selesai serta merasa tidak adil namun pihak BPN menerima pemblokiran tersebut hanya dengan sehelai kertas tanpa materai dan syarat lainnya yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 8 Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang syarat-syarat pengajuan blokir serta tidak dilakukan pencatatan atas pemblokiran tersebut. Penyelesaian sengketa waris tersebut yaitu dengan dibukanya blokir melalui musyawarh mufakat karena pemblokiran tersebut tidak tercatat, musyawarah dilakukan antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan dihadiri notaris serta pihak Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang. Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan apabila blokir tersebut telah hapus setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan blokir seperti yang diatur dalam pasal 13 Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 dan pada penelitian ini dilakukan peralihan hak atas tanah berupa jual beli hak milik atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kata kunci : Pemblokiran; Sertipikat; Hak Milik Atas Tanah; Sengketa Waris; dan Kota Padang Panjang.

Actions (login required)

View Item