PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS DIBERLAKUKANNYA FORCED DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA (PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL. TBK)

Dhiny, Alrasyat (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS DIBERLAKUKANNYA FORCED DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA (PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL. TBK). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (380kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sering disalahgunakan untuk menghentikan kebebasan berpendapat dan berekspresi sehingga penyalahgunaan ini tidak sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat. Penelitian ini mengidentifikasi, Pertama, bagaimanakah pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat, Kedua, potensi pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif, dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum untuk menghentikan kritik yang disuarakan oleh rakyat terhadap pejabat publik ini tidak sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat, disebabkan negara dengan sistem demokrasi akan tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat serta pasal dalam peraturan perundangundangan sering disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menekan kritik maupun aspirasi rakyat yang ditujukan pada pejabat publik. Realitas peraturan menunjukkan bahwa seharusnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memeroleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pada kesimpulan penelitian ditemukan fakta bahwa aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dalam menyalahgunakan norma pencemaran nama baik dan/atau penghinaan untuk menghentikan kritik terhadap kekuasaan tertentu, tentunya hal demikian melanggar hak asasi manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) masih menjadi pengaturan yang paling sering disalahgunakan dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga perwakilan rakyat lebih tanggap terhadap aspirasi rakyat, selain itu perlu dikaji ulang pengaturan yang memiliki hubungan dengan pejabat publik agar suara rakyat tidak disalahgunakan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Actions (login required)

View Item