PENEGAKAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA DI KAMPUNG ADAT BALAI KALIKI KOTA PAYAKUMBUH

Muhammad Yahya, Fauzi (2024) PENEGAKAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA DI KAMPUNG ADAT BALAI KALIKI KOTA PAYAKUMBUH. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (414kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hukum pidana adat merupakan hukum asli rakyat Indonesia yang hidup secara berdampingan dengan masyarakat. Kedudukan hukum adat dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2). Di Kampung Adat Balai Kaliki penerapan aturan adat menggunakan aturan Adat Salingka Nagari. Walaupun telah ada aturan adat sebagai pedoman hidup, namun tetap saja terdapat cela dalam penerapannya. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku Sumbang Salah dan Dago Dagi mambari malu tidak sepenuhnya dilakukan penegakan hukum oleh lembaga adat dan masyarakat sedangkan kampung ini dinobatkan sebagai Kampung adat pada tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana keberadaan hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina di Kampung Adat Balai Kaliki Kota Payakumbuh 2. Mengapa penegakan sanksi adat dalam penyelesaian perkara zina di Kampung Adat Balai Kaliki Kota Payakumbuh tidak jelas pelaksanaannya? Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengungkapkan data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada. Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana adat dalam menyelesaikan permasalahan zina di Kampung Adat Balai Kaliki masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya ketegasan lembaga adat dalam menindak pelaku pelanggaran adat zina, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum adat, dan faktor globalisasi yang mengubah pola pikir masyarakat disertai adanya pergaulan bebas

Actions (login required)

View Item