PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Nursafitri, Kharisma (2024) PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(1).pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (Bab I) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (248kB)
	Text (Tesis Full) TESIS KHARISMA NURSAFITRI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (795kB)

Abstract

ABSTRAK Pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi pelapor, terdapat istilah Whistleblower. Secara umum Whistleblower adalah orang-orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, kejahatan, maladministrasi maupun korupsi dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Para whistleblower ini takut untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi karena rentan akan intimidasi dan ancaman. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan koordinasi. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? 2) Bagaimana koordinasi antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi? 3) Bagaimana kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai Kepala Unit Subdit III Tipikor di Polda Sumbar dan Tenaga Ahli Biro Penelaah Permohonan di (LPSK) serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan yang diberikan oleh Polda Sumbar sampai tahap penyidikan, para penyidik akan menjelaskan hak-hak yang akan didapatkan oleh saksi pelapor berupa perlindungan rasa aman, dan identitas akan dirahasiakan.Sedangkan LPSK akan memenuhi hak-hak yang akan diberikan kepada saksi pelapor berupa: pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, perlindungan fisik. 2) Koordinasi yang dilakukan LPSK dan Kepolisian untuk melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah memasang CCTV di area pemukiman saksi pelapor, saling bertukar informasi yang tepat waktu dan terperinci mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan saksi pelapor. 3) LPSK dan Kepolisian masih menghadapi beberapa kendala maupun hambatan dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi, berupa a) Faktor Internal: Terbatasnya keberadaan dari LPSK, Kapasitas SDM LPSK belum memadai, Belum optimal nya anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban. b) Faktor Eksternal: Banyaknya Laporan yang tidak dilanjutkan oleh LPSK, Kurang terjaminnya keamanan saksi dikarenakan adanya laporan balik yang dilakukan pihak terlapor, Masih adanya disharmonisasi antara LPSK dengan Kepolisian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item