PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022 DAN PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2019)

Erha, Meuthia Kautsar Paramarta (2024) PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022 DAN PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2019). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 31 December 2025. Download (1MB)

Abstract

Penetapan harga oleh para pelaku usaha merupakan tindakan yang dilarang dalam sektor persaingan usaha. Regulasi terkait penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut memuat frasa “dilarang” yang menyatakan bahwa digunakannya pendekatan per se illegal untuk membuktikan adanya perkara penetapan harga oleh para pelaku usaha. Namun, muncul analisis dampak ekonomi yang merupakan ciri khas dari pendekatan rule of reason dalam Putusan Nomor 15/KPPU/I-2022, sehingga menghasilkan perbedaan penilaian dengan hasil Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, pertama, bagaimana pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan perkara perjanjian penetapan harga pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 dibandingkan dengan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019, kedua bagaimana konsekuensi yuridis dari adanya kebebasan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kaitannya dengan konsistensi hasil putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, Majelis Komisi dalam memutuskan kedua perkara menggunakan analisis bukti ekonomi berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 dan melakukan penilaian sesuai Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun terdapat perbedaan hasil putusan dari kedua perkara tersebut meskipun berada di lingkup dan pola yang sama sehingga menunjukkan tidak adanya ketegasan persepsi dari Majelis Komisi dalam memutus perkara. Kedua, adanya kebebasan Majelis Komisi dalam melakukan penilaian perkara menimbulkan disparitas dan inkonsistensi putusan yang berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga penegakan dalam hukum persaingan usaha menjadi kurang efektif. Kata Kunci: Pertimbangan Majelis Komisi, Penetapan Harga, Rule of Reason.

Actions (login required)

View Item