PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARIMAU SUMATERA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Andina, Salsabila (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARIMAU SUMATERA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (734kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (453kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) E SKRIPSI ANDINA SALSABILA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) merupakan satu satunya dari tiga subspesies harimau yang masih ada di Indonesia yang menghadapi ancaman serius akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Meskipun berbagai upaya perlindungan, termasuk kebijakan nasional dan peraturan internasional seperti IUCN Red List dan CBD untuk melindungi satwa langka, tantangan dalam penegakan hukum dan konflik antara manusia dan satwa tetap menjadi hambatan utama dalam upaya konservasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harimau sumatera menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia? 2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum harimau sumatera pada kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap Harimau Sumatera diatur melalui hukum internasional dan nasional, dimulai dengan Deklarasi Stockholm dan Rio, didukung oleh IUCN dan CBD yang mengklasifikasikan harimau Sumatera sebagai Critically Endangered. Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk UU No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2018 untuk mengatur perlindungan spesies dan penegakan hukum terkait. 2. Perlindungan terhadap Harimau Sumatera di BKSDA Sumatera Barat masih belum efektif, dengan angka kematian harimau yang tinggi. Penegakan hukum yang kurang, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap harimau sumatera. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Harimau Sumatera, Hukum Internasional, Hukum Nasional

Actions (login required)

View Item