Alyaa, Safirah Ferdy (2024) Penerapan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Delik Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (261kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
BAB I (2).pdf - Published Version Download (650kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Penutup.pdf - Published Version Download (257kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (227kB) |
|
Text (Skripsi Full)
Skripsi full Alyaa.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Hukum pidana adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan hukum pidana adat Minangkabau adalah hukum asli masyarakat Minangkabau yang menurut alam pikiran masyarakat Minangkabau setiap individu itu harus menghindari diri dari perbuatan tercela, yang akan menimbulkan malu bagi dirinya maupun anggota kerabatnya. Di dalam hukum adat Minangkabau, terdapat hukum yang mengatur persoalan pelanggaran terhadap ketentuan hidup bermasyarakat, kesalahan, dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang disebut dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah. Salah satu contohnya adalah perkara mengenai perzinaan. Perzinaan pada pasal 284 KUHP hanya menjadikan seseorang sebagai pelaku ialah mereka yang telah terikat oleh perkawinan. Di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat terhadap perzinaan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah adalah suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat adat setempat. Hal ini pun juga terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah. Ada pun yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah: a) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian delik perzinaan yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Pauh, Padang Sumatera Barat, b) Apa saja kendala dalam penerapan sanksi delik adat di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil penyelesaian tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh remaja oleh Kerapatan Adat Nagari di Kecamatan Pauh. Di selesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam suatu peradilan adat yang juga mengikutsertakan pihak pelaku. Penyelesaian perkara di Kecamatan Pauh ini diselesaikan Bajanjang Naiak Batanggo Turun. Sanksi yang diterapkan berupa denda, dinikahkan, permintaan maaf, dan diusir secara adat. Kendala dalam penerapan sanksi pidana adat di Kecamatan Pauh Padang Sumatera Barat adalah perkembangan zaman yang semakin maju sehingga tidak ditanggapi secara bijak, penegak hukum yang merasa iba terhadap pelaku, dan kontrol sosial masyarakat yang semakin melemah.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | 1.Diana Arma, S.H., M.H 2.Iwan Kurniawan, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Hukum Pidana Adat Minangkabau, Perzinaan, Sanksi Pidana Adat, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat. |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 23 Aug 2024 08:33 |
Last Modified: | 23 Aug 2024 08:33 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/478318 |
Actions (login required)
View Item |