PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARIUNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGANDATA PRIBADI

Nurul, khalifah (2024) PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARIUNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGANDATA PRIBADI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas manusia, termasuk permasalahan kebocoran data yang melanggar hak asasi manusia atas data pribadi. Pelindungan data pribadi sendiri adalah bagian dari hak atas privasi dan pelindungan diri pribadi yang dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat hal tersebut tentu negara berkewajiban memberikan pelindungan terkait data pribadi guna menjam hak asasi masyarakatnya terpenuhi. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana dinamika pengaturan pelindungan data pribadi dalam penegakan hak asasi manusia? Kedua, bagaimana pengaturan pelindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang telah diperoleh, ialah pertama, dinamika pelindungan data pribadi di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan peerundang-undangan yang menyebabkan ketidakharmonisan peraturan dalam tataran normatif. Hal ini berakibat penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi belum optimal, terlihat dari banyaknya kasus kebocoran data pribadi di Inonesia. Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai langkah awal pemerintah dalam upaya menjamin hak asasi manusia atas data pribadi terpenuhi. Kedua, pengaturan pelindungan data pribadi di Indonesia telah memuat poin-poin penting pemrosesan data pribadi terkait hak-hak subjek data dan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data pribadi dalam melakukan pemrosesan data. Undang-undang PDP memberikan jaminan pelindungan data dalam bentuk pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran data pribadi dan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, dan pidana sebagai bentuk upaya penegakan dan pelindungan data pribadi

Actions (login required)

View Item