Inovasi Pelayanan Publik Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Padang

Defrizal, Defrizal (2024) Inovasi Pelayanan Publik Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Cover (2).pdf - Published Version Download (608kB)
	Text (bab 1) BAB I defrizal.pdf - Published Version Download (430kB)
	Text (bab VI) BAB VI DEFRIZAL.pdf - Published Version Download (351kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA DEFRIZAL.pdf - Published Version Download (408kB)
	Text (Full Text) Tesis Defirzal.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia, PKB merupakan salah satu sumber pajak yang potensial, mengingat pajak masih menjadi kontributor terbesar pada sumber pendapatan APBN. Namun, terdapat fluktuasi jumlah penerimaan PKB pada UPTD SAMSAT Kota Padang dalam rentang tahun 2018-2023, mencakup penurunan jumlah penerimaan PKB pada tahun 2020 sebesar 10,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan setelah dilaksanakannya berbagai inovasi pelayanan publik seperti SAMBAKO, SAKAPA, SIGNAL, dll., penerimaan PKB tetap mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi pelayanan publik di SAMSAT Padang berdasarkan teori atribut inovasi dan SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data mencakup: (1) wawancara, dengan informan berdasarkan purposive sampling; dan (2) dokumentasi, berdasarkan arsip serta dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor SAMSAT Padang dilakukan telah sesuai dengan karakter inovasi berdasarkan teori atribut. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat faktor pendukung mencakup kemampuan untuk menciptakan inovasi, melibatkan masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait; serta faktor penghambat yang mencakup kurangnya sarana dan prasarana dan anggaran yang belum disetujui oleh pihak Bapenda. Sehingga, diperlukan pelibatan masyarakat dalam sosialisasi layanan dan komunikasi dengan pihak Bapenda untuk mengatasi permasalahan ini.

Actions (login required)

View Item