Pengawasan Pemerintah Kota Padang dalam Operasi Pt. Eka Mineral Indonesia (Emi) di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Fitri, Trisha Zalianti (2024) Pengawasan Pemerintah Kota Padang dalam Operasi Pt. Eka Mineral Indonesia (Emi) di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover daan abstrak) cover abstrak.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text (Bab I) bab I (2).pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (Bab VI) bab 6.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (File Utuh) file utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Persoalan lingkungan hidup semakin masif terjadi saat ini dan menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan makhluk hidup. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan ekologi politik. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang memiliki dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam operasi PT. EMI di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan menggunakan konsep proses pengawasan oleh Griffin. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, standar yang digunakan dalam permasalahan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, pengukuran kinerja oleh Pemerintah Kota Padang dilakukan dengan mengunjungi lokasi stockpile dan lokasi terdampak sebanyak dua kali dengan menemui berbagai fakta dan rekomendasi yang diberikan sebagai mediasi. Ketiga, perbandingan kinerja dengan standar yang menyatakan bahwa PT. EMI tidak memiliki izin terkait penumpukan batubara pada lokasi stockpile tersebut dan terkait dampak lingkungan memang nyata adanya tetapi penilaian kurang efektif dikarenakan tidak dilakukannya uji laboratorium oleh Pemerintah Kota Padang secara valid. Keempat, terlepas dari hasil perbandingan tersebut Pemerintah Kota Padang mengambil keputusan untuk memberikan tindakan korektif pada pihak perusahaan sebagai sanksi administratif berupa penyegalan dan penutupan kegiatan. Namun, penutupan kegiatan pada lokasi stockpile tersebut kurang efektif ditandai dengan tetap beraktivitasnya perusahaan tersebut dan sanksi yang diberikan tidak ditaati sesuai waktu yang ditetapkan.

Actions (login required)

View Item