Annisa Rahmi, Wijaya (2024) DAMPAK PENGHAPUSAN KETENTUAN PIDANA MENYANGKUT MENGENAIPENCEMARAN LIMBAH B3 OLEH KORPORASI INDUSTRI KELAPA SAWIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (80kB) |
|
Text (Bab I Pendahulluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (533kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (136kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (327kB) |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Setiap industri menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) salah satunya industri kelapa sawit. Terhadap limbah B3 yang dihasilkan tersebut sebelumnya telah diatur dalam UUPPLH. Namun, perkembangan regulasi hukum di Indonesia, maka lahirlah Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pembaharuan hukum ini berdampak pada beberapa perubahan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya ketentuan mengenai lingkungan hidup. Salah satu perubahan yang ada dalam pengesahan Undang -Undang Cipta Kerja adalah penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diganti dengan sanksi administrasi. Ketentuan di dalam UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 102 Undang -Undang Perlindungan dan Pengelolaan di mana pada penghapusan pasal ini tidak bisa lagi dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Rumusan masalah adalah: (1) Bagaimana Dampak Penghapusan Ketentuan Pidana Menyangkut Mengenai Pencemaran Limbah B3 oleh Industri Kelapa Sawit Serta Dalam UndangUndang Tentang Cipta Kerja dalam upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup? (2) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Industri Kelapa Sawit Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang -Undang (Status Approach) dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Penelitian ini bersifat deskriptif yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak bagi korporasi industri kelapa sawit justru memudahkan dan menguntungkan korporasi tersebut ketika menghadapi suatu permasalahan pencemaran limbah B3. Akan tetapi, disisi lain hal tersebut membawa dampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar tempat pencemaran limbah B3. Di samping itu, dampaknya terhadap upaya perlindungan hukum lingkungan hidup yaitu pertama, kurangnya efek jera oleh pelaku pelanggar. Kedua, pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal. Ketiga, pengawasan lingkungan hidup kurang optimal. Sebelum UU Cipta Kerja, dalam beberapa kasus korporasi dianggap sebagai pelaku pidana jika mereka melakukan tindak pidana contohnya dapat dilihat dalam kasus pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh salah satu perusahaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN di mana melanggar ketentuan Pasal 102 UU PPLH yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Namun, dengan pelanggaran yang sama setelah berlakunya UU Cipta Kerja hanya dikenakan sanksi administratif, Sebagai contohnya terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang terletak di Kabupaten Bengkalis Riau.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 22 Aug 2024 01:47 |
Last Modified: | 22 Aug 2024 01:47 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/477723 |
Actions (login required)
View Item |