IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A)

Annisa, Novianti (2024) IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (398kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Restitusi dapat dimaknai sebagai hak korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk pemulihan kerugian dan perlindungan hukum bagi korban, yang dapat berupa ganti rugi atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita. Hak restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana tertentu, salah satunya tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang selain dapat dilaksanakan atas dasar perintah undangundang juga diperlukan peran-peran baik dari aparat penegak hukum maupun dari lembaga non- pemerintah lainnya. Pemberian hak restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dapat dilihat pelaksanaannya di beberapa putusan kasus yang diadili, namun nyatanya hal ini sangat jarang ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dibahas adalah : 1. Bagaimanakah implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, dan 2. Apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A?, serta 3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada kehidupan masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, pelaksanaan hak restitusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang masih belum optimal. Bahkan jika dibandingkan dengan pengadilan lainnya, perhatian pada hak restitusi masih belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang panjang dan jangka waktu yang singkat, tidak adanya tuntutan mengenai hak restitusi pada tuntutan jaksa sehingga tidak ikut tercantumkan dalam amar putusan dan juga kurangnya sosialisasi terhadap hak restitusi. Adanya hambatan ataupun kendala yang dihadapi menyebabkan kurang terlaksananya pemberian hak restitusi dengan baik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sehingga perlu adanya solusi atau upaya seperti penyederhanaan sistem prosedural pengajuan hak restitusi, peningkatan perhatian kepada kepentingan korban serta peningkatan sosialisasi dari hak restitusi itu sendiri, baik dari para korban, Masyarakat dan juga aparat penegak hukum sekalipun.

Actions (login required)

View Item