IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Anggy, Reonal (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1 Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (Pendahuluan) 2 BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (penutup) 3 BAB VI Kesimpulan.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (daftar pustaka) 4 Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (TESIS FULL TEXT) 5 Tesis Anggy MAP.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Anggy Reonal, NIM 2220842004, Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Biorkrasi di Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dibimbing Oleh Dr. Roni Ekha Putera,S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, M.Soc, Sc. Tesis ini terdiri dari 141 halaman dengan referensi 8 buku teori, 4 buku metode, 7 jurnal, 8 dokumen, dan 2 website. Penyelenggaraan organisasi pemerintahan memerlukan birokrasi yang ramping dan fleksibel agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan cepat kepada masyarakat. Langkah tersebut tertuang dalam bentuk kebijakan penyederhaan birokrasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Penelitian ini bertujuna untuk menganalisis bagaimana implementasi penyederhanaan birokrasi terlaksana di pemerintah Kota Padang Panjang, menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif, serta analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, hasil penelitian menunjukan implementasi penyederhanaan birokrasi di pemerintah Kota Padang Panjang telah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari faktor komunikasi yang sudah jelas, sumber daya yang memadai, disposisi yang terlaksana dan struktur birokrasi tersedia dengan baik, keberhasilan implementasi kebijakan dapat terlihat dari penyederhanaan struktur organisasi yang dapat dilaksanakan diseluruh perangkat daerah, keseimbangan jabatan telah tercapai melalui penataan organisasi sesuai tugas dan fungsi, kendati demikian penelitian ini belum bisa menjelaskan unsur dampak serta fenomena lain diluar organisasi pemerintahan, diataranya unsur kepentingan dari pengambil kebijakan, serta dampak dari kebijakan penyederhaan birokrasi pada kinerja dan motifasi kerja pegawai negeri sipil pasca penyederhanaan birokrasi di Kota Padang Panjang Kata kunci : implementasi kebijakan, penyederhaan birokrasi, penyetaraan jabatan adminsitrasi ke jabatan fungsional

Actions (login required)

View Item