ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENDEKATAN TERHADAP PENYELESAIAN KLAUSULA TYING AGREEMENT (PERJANJIAN TERTUTUP) STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 31/KPPU-I/2019

Yoga, Nasrul (2024) ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENDEKATAN TERHADAP PENYELESAIAN KLAUSULA TYING AGREEMENT (PERJANJIAN TERTUTUP) STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 31/KPPU-I/2019. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (314kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (133kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerapkan dua prinsip dalam menganalisis terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yaitu dengan menggunakan prinsip per se illegal dan rule of reason. Penentuan terhadap jenis perjanjian dan/atau kegiatan yang dikategorikan sebagai rule of reason maupun per se illegal pada dasarnya tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang yaitu perjanjian tertutup. Pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU menggunakan pendekatan per se illegal dan rule of reason secara bergantian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi terhadap perubahan pendekatan dalam penyelesaian klausula tying agreeement (Perjanjian Tertutup) Pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019. 2) Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Menentukan Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Pada Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, kajian terhadap struktur hukum, dan penelitian terhadap tingkat keselarasan hukum. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan salah satu atau menggabungkan kedua pendekatan tersebut secara alternatif dengan menerapkan praktik yang dianggap paling baik (best practices). Meskipun secara per se illegal dalam Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 Terlapor telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 15, KPPU tidak langsung menyatakan terlapor bersalah dan dihukum dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut berdasarkan bukti yang diperoleh dari penilaian atas situasi, kondisi, dan keadaan seputar perjanjian tertutup yang diduga telah dibuat oleh Terlapor, ditemukan kemungkinan adanya dampak positif dalam perjanjian tersebut sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pengaturan dalam penerapan pendekatan secara alternatif ini tidak diatur secara khusus dalam undang-undang maupun dalam bentuk aturan lainnya, hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli dan juga untuk memudahkan KPPU dalam menilai semua kasus persaingan usaha yang tidak sehat. Analisa terkait dampak positif yang dilakukan Majelis Komisi adalah dengan menganalisa tujuan dan dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan akibat dari adanya perjanjian tersebut, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal ini pengguna produk dan jasa Terlapor.

Actions (login required)

View Item