Analisis Perencanaan Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pembangunan di Kota Padang

Parinduri, Masyitoh Zahra (2024) Analisis Perencanaan Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pembangunan di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover & Abstract Masytoh.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (BAB VI Penutup) Bab VI Penutup Masytoh-dikompresi.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (FULL TEXT) Skripsi Full Text,.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perencanaan Pembangunan inklusif yang sesuai dengan acuan SDG’S,bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan, dimana semua individu dan kelompok memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, dan manfaat pembangunan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga Kota Padang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati fasilitas dan layanan yang sama. Peraturan mengenai hak-hak disabilitas sudah lama dikeluarkan. Namun sampai saat ini yang paling sedikit merasakan hasil pembangunan adalah disabilitas dan belum meratanya hak-hak disabilitas. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan terkait Perencanaan Pembangunan Inklusif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sumber data dan ditambah dengan Observasi dan Dokumentasi sebagai data pendukung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan partisipatif yang dikemukakan Wicaksono dan Sugiarto yang terdiri dari variabel yaitu Terfokus Kepada Kepentingan Masyarakat; Partisipatoris; Sinergitas; dan Legalitas. Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan acuan pembangunan SDG’S No.16 tentang meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, Kota Padang masih belum tercapai sebagai kota Inklusif. Hal ini terjadi karena masih belum maksimalnya pendataan penyandang disabilitas di setiap kelurahan dan Kurangnnya partisipasi Penyandang Disabilitas dalam mengikuti Musrenbang. Lalu, Masih banyaknya hambatan keterlibatan Penyandang Disabilitas Ketika mengikuti Proses Perencanaan Pembangunan. Serta kurangnya keefektifan Pembangunan yang sudah dilakukan di Kota Padang yang bisa dirasakan Bersama oleh Penyandang disabilitas. Legalitas dalam perencanaan pembangunan sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Padang akan tetapi keeftifan dan efisien untuk bisa dinikmati bersama oleh penyandang disabilitas masih jauh dari inklusifitas akan tetapi pada variabel Sinergitas sudah cukup baik dimana pembangunan dilanjutkan dari pembangunan yang sebelumnya dan semua pihak sudah saling bersinergi dalam perencanaan pembangunan di kota Padang.

Actions (login required)

View Item