PENGATURAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT KARBON SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA

Nur, Hikmah Damayanti Sunawir (2024) PENGATURAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT KARBON SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text (Bab IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (970kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (941kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Meningkatnya jumlah karbon dunia melahirkan gagasan perdagangan karbon dengan mekanisme cap and trade yang dituangkan dalam Protokol Kyoto. Berbagai negara di dunia kemudian turut memberlakukan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi. Di Indonesia, konsep perdagangan karbon mulai diperhatikan pasca persetujuan Indonesia atas Paris Agreement. Untuk membuktikan keseriusannya menurunkan emisi, negara Indonesia meresmikan penyelenggaraan bursa karbon atau carbon market melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023), dijelaskan secara eksplisit bahwa karbon dikategorikan sebagai efek dan mekanisme perdagangan karbon dilakukan melalui bursa karbon yang otoritasnya kemudian diberikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengaturan perdagangan karbon diatur dalam berbagai produk hukum nasional yang dapat berimplikasi pada adanya ketidaksesuaian antar berbagai peraturan sehingga memerlukan penyelerasan. Selain itu, mekanisme perdagangan karbon di BEI dipersamakan dengan saham, padahal instrumen karbon memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan saham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum saat ini belum cukup komprehensif untuk mencapai tujuan awal perdagangan karbon. Berbagai peraturan yang telah ada masih memerlukan perbaikan untuk mencegah berbagai masalah yang dapat timbul dalam perdagangan karbon. Selain itu, terdapat aturan yang perlu dikaji ulang terkait kedudukan karbon sebagai efek, serta mekanisme seperti apa yang seharusnya diterapkan dalam perdagangan karbon di Indonesia. Kedepannya, pemerintah perlu melakukan penyelarasan pengaturan karbon yang lebih komprehensif dan ramah lingkungan. Kata Kunci: Perdagangan Karbon, Karbon Sebagai Efek, Bursa Efek Indonesia.

Actions (login required)

View Item