TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Rizka, Ananda Alyan (2024) TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (Bab V Penutup) BAB V (PENUTUP).pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (676kB) | Request a copy

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak dan kompleks di Indonesia. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan Karhutla menjadi penting untuk dikaji terutama melalui perspektif hukum lingkungan. Pada penelitian ini membahas terkait Pertama, bentuk tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ditinjau dari perspektif hukum lingkungan. Kedua, konsep ideal tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan Tanggung jawab hukum pemerintah dalam aspek pengaturan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunannya yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemerintah untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah adaptasi, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan Menteri ini disusun dengan mempertimbangkan ketentuan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk tanggung jawab hukum pemerintah meliputi tanggung jawab preventif dan responsif, di mana tanggung jawab preventif mencakup upaya-upaya pencegahan melalui penyusunan kebijakan, program edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, sementara tanggung jawab responsif melibatkan tindakan langsung dalam penanganan kebakaran, termasuk mobilisasi sumber daya untuk pemadaman dan penanganan dampak setelah kebakaran tetapi seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan penegakan hukum yang masih tidak optimal. Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat diintegrasikan dengan konsep energi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan energi berkelanjutan dalam kebijakan pengelolaan hutan, pemerintah dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi energi berkelanjutan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan implementasi konkret dari konsep ideal tanggung jawab hukum yang holistik.

Actions (login required)

View Item