PRAKTIK TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM (PTNBH) (Studi Kasus pada PTNBH)

Bufi, Fathir Aulia (2024) PRAKTIK TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM (PTNBH) (Studi Kasus pada PTNBH). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 FULL-17-28.pdf - Published Version Download (925kB)
	Text (Bab 5) BAB 5 TESIS.pdf Download (558kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA_TESIS.pdf Download (626kB)
	Text (Tesis Full Text) FULL CETAK TESIS.pdf - Updated Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ada tiga tingkatan status PTN yaitu, PTN Badan Hukum (PTNBH), PTN Badan Layanan Umum (PTNBLU), dan PTN Satuan kerja (PTN Satker). Tingkatan tersebut berdasarkan pada tingkat otonomi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Syarat perguruan tinggi yang otonom adalah memiliki kepastian tentang good university governance atau tata kelola universitas. Tata kelola tidak hanya berarti aturan yang ditorehkan secara kelembagaan, tetapi juga ketanggapan organisasi terhadap siapa dan untuk apa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola di Perguruan Tinggi setelah ditetapkan sebagai PTNBH. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena yang terjadi atas tata kelola PTNBH. Metode Teknik wawancara dan observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknis analisis tematik digunakan untuk mencari tema, tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini menjelaskan dalam proses pengadopsian ide PTNBH di Perguruan Tinggi didasarkan oleh adanya tekanan baik itu koersif maupun mimetic. Berbagai konflik kepentingan dalam organisasi, mempengaruhi bagaimana respon organisasi terhadap tekanan institusional. Terdapat ketidakkonsistenan respon persetujuan atas pemenuhan tekanan atas perilaku antara manajemen dan staf pada perubahan status tata kelola PTNBH. Pemenuhan legitimasi atas perubahan status tata kelola PTNBH berdampak terhadap praktik tata kelola yang dijelaskan pada teori institusional yaitu decoupling. Organisasi memenuhi tekanan eksternal, namun praktik organisasi tidak mengalami perubahan. Perguruan Tinggi yang sedang menjalankan perubahan status menjadi PTNBH diperlukannya komitmen Pimpinan Universitas dalam menetapkan ide PTNBH di Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi berpengaruh secara krusial dan berperan penting dalam menentukan terjadinya decoupling, peran pimpinan universitas dalam proses penetapan ide PTNBH tidak cukup hanya pada level pimpinan saja akan tetapi seluruh lapisan universitas. Selain itu, perubahan PTN menjadi PTNBH dituntut untuk dapat membentuk regulasi internal PTNBH dalam menjalankan otonomi yang diberikan oleh Pemerintah guna untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Actions (login required)

View Item