PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT

Sa'atul, Fajri (2019) PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover)
cover.pdf - Published Version

Download (112kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1 Pendahuluan)
BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (146kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB V Penutup)
BAB V Penutup.pdf - Published Version

Download (103kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (128kB) | Preview
[img] Text (Tugas Akhir Full Text)
Full TA.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Pajak memegang peranan penting terhadap penerimaan negara dan juga dalam proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dengan adanya pajak maka pemerintah bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang maju, negara yang bisa terbebas dari utang, dan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Sebagaimana tujuan dari negara Indonesia juga sama-sama kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Akan tetapi dalam mewujudkan pajak sebagai sumber penerimaan negara, bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan pajak dan tata cara pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak akan bermacam-macam menurut sumbernya, akan tetapi tetap mengerucut pada kesimpulan yang sama bahwa pajak adalah pungutan wajib negara, bersifat memaksa, berdasarkan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, memindahkan daya beli dari pihak rakyat dan swasta ke negara, tidak ada balas jasa langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan bukan kesejahteraan aparat negara atau pihak lain

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak, CA
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions: Fakultas Ekonomi > D3 Akuntansi
Depositing User: d3 akuntansi akuntansi
Date Deposited: 24 Jul 2019 15:20
Last Modified: 24 Jul 2019 15:20
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/47583

Actions (login required)

View Item View Item