PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL HAK NAFKAH AKIBAT DARI PERCERAIAN DI KOTA PADANG

Viony Afifah, Putri (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL HAK NAFKAH AKIBAT DARI PERCERAIAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img] Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (67kB)
[img] Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version

Download (240kB)
[img] Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version

Download (49kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (175kB)
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan pada kasus perceraian yang terjadi di lapangan faktanya masih banyak ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya walaupun pengadilan telah menetapkan putusan berapa perbulan si ayah harus memberikan nafkah kepada anak- anaknya, padahal walaupun orang tua telah bercerai tetapi ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai si anak berusia 21 tahun atau sudah dewasa, namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan putusan tersebut tidak di patuhi oleh si ayah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu 1. Penyebab ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian adalah pertama karena seorang ayah merasa sudah lepas tanggung jawabnya terhadap si anak, padahal kewajiban seorang ayah tetap berkelanjutan tanpa di pengaruhi status perceraian sampai anaknya sudah dewasa,kedua faktor ekonomi 2. Upaya yang dapat di lakukan ketika seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya adalah dengan cara berkomunikasi dengan mantan suami untuk tidak melupakan tanggung jawabnya namun apabila itu tidak di laksanakan upaya selanjutnya dapat di lakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama 3. Hambatan dan solusi dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian perkara Nomor 1074/Pdt.g/2020/PA.Pdg adalah kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya,solusinya jika ayah tidak membayar nafkah kepada anaknya dapat mengambil langkah hukum untuk menegakkan kewajiban tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya karena ketidakmampuan seorang ayah atau dengan sengaja melepas tanggung jawab kepada anaknya. Upaya hukum yang bisa di tuntut adalah melakukan banding. Hambatan yang sering di alami saat pelaksanaan pemberian bagi anak setelah terjadi perceraian adalah ketika si ayah tidak memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak tidak pernah di awasi oleh pihak pengadilan. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu harus ada revisi peraturan atau kebijakan dalam memberikan hak nafkah kepada anak dan seharusnya pihak pengadilan harus mengawasi si ayah dalam melakukan pemberian nafkah kepada anaknya. KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Nafkah, Perceraian

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Prof. Dr. H. Yaswirman, S.H., M.H
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 21 Aug 2024 06:58
Last Modified: 21 Aug 2024 06:58
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/475491

Actions (login required)

View Item View Item