IMPLEMENTASI APLIKASI SIPAGA DALAM RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PADA BIRO ORGANISASI KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT

Parawangsa, Sukma Agugus (2024) IMPLEMENTASI APLIKASI SIPAGA DALAM RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PADA BIRO ORGANISASI KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (109kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (BAB V) BAB V.PDFF.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (FULL TEXT) TA_SUKMA AGUGUS PARAWANGSA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (84kB)

Abstract

Peningkatan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan bertambahnya beban tugas daerah, terutama dalam pengelolaan aset atau kekayaan daerah. Dengan bertambahnya kewenangan tersebut, otomatis ada peningkatan aliran dana dari pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Agar kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan baik, pemerintah daerah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan instrumen yang efektif dalam mengelola aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Ini meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, distribusi, pemanfaatan, hingga pengawasan aset daerah (Solleh & Rochmansyah, 2010). SIPAGA adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan menentukan harga barang milik daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perencanaan dan evaluasi harga. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Barat saat ini sangat terbantu dalam mengusulkan Standar Harga melalui SISHBJ dan RKBMD melalui SIPBMD. SISHBJ menghasilkan standar harga yang akan digunakan oleh OPD dalam menyusun rencana belanja OPD melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan RKBMD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana belanja OPD. sehingga bagian Pengelola BMD saat ini yang ada pada Bidang Pengelolaan BMD pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan kinerja serta pencatatan riwayat usulan dari OPD.

Actions (login required)

View Item