PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Bima Lavorcep, Jayamahe (2024) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (236kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kemelut besaran ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) yang termaktub seakan-akan menjadi suatu isu hukum yang tidak berkesudahan di Indonesia yang notabenenya menganut sistem pemerintahan presidensial. Tercatat sudah belasan bahkan puluhan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun mayoritas dari permohonan tersebut kandas dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, adapun Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 yang berhasil melenggang ke dalam pembahasan pokok permohonan juga berakhir dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 serta korelasi presidential threshold di Indonesia dalam gagasan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini yang pertama, Bagaimana pertimbangan majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 73/PUU-XX/2022? Kedua, Bagaimana korelasi presidential threshold dengan gagasan penguatan sistem pemerintahan presidensial? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian Pertama, pertimbangan MK pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 terhadap keberlakuan presidential threshold yang termaktub dalam ketentuan Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sarat akan politik hukum untuk menyukseskan program-program Presiden dan Wakil Presiden semasa kampanye melalui mayoritas partai politik pendukung di DPR. Kedua, sistem penerapan presidential threshold di Indonesia tidak memiliki korelasi terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial. Pembentuk undang-undang sebaiknya merumuskan besaran persentase presidential threshold dengan landasan kajian ilmiah demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Lebih lanjut, dibutuhkan rekonstruksi terhadap orientasi partai politik di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Presidential Threshold, Sistem Pemerintahan Presidensial.

Actions (login required)

View Item