BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (Studi Putusan Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg)

Tarisa Raudatul, Jannah (2024) BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (Studi Putusan Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (393kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Eksekusi sebagai pelaksanaan putusan pengadilan sering kali dilawan dengan upaya bantahan sebagai bentuk perlawanan, baik oleh pihak ketiga maupun pihak yang berperkara. Saat ini upaya bantahan sering digunakan dengan tujuan untuk menunda-nunda eksekusi sehingga pelaksanaan eksekusi pun menjadi terhambat. Akibatnya, penyelesaian perkara menjadi lama dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bertitik tolak dari masalah tersebut, tulisan ini mencoba meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara bantahan terhadap eksekusi hak tanggungan serta bagaimana kekuatan hukum dari bantahan yang diajukan terhadap eksekusi hak tanggungan, apakah bantahan tersebut dapat menunda eksekusi atau tidak. Untuk mengungkap permasalahan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara bantahan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada Putusan Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg dan (2) Akibat bantahan yang diajukan terhadap eksekusi hak tanggungan pada putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kurang tepatnya pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara bantahan Nomor 138/Pdt.Bth/2022/PN Pdg yang menyatakan menangguhkan eksekusi terhadap objek hak tanggungan. Pada prinsipnya bantahan tidak dapat menunda eksekusi hak tanggungan kecuali dinyatakan ditunda oleh Pejabat yang berwenang. Diterima atau tidaknya bantahan dipengaruhi oleh kebenaran alasan diajukan bantahan dan tidak melewati jangka waktu pengajuan bantahan. Dalam praktiknya sering ditemukan banyaknya bantahan yang diajukan tidak dengan alasan yang benar sehingga menghambat eksekusi yang akan dilaksanakan. Adanya bantahan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemenuhan hak kreditur. Hal ini dipengaruhi juga oleh minimnya aturan mengenai bantahan sebagai upaya perlawanan yang diatur berdasarkan HIR/RBg, yaitu pada Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg sehingga memiliki banyak kelemahan dalam praktik peradilan. Kata Kunci: Eksekusi, Bantahan, Hak Tanggungan

Actions (login required)

View Item