KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)

Zahra Farhan, Rafika (2024) KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Cover&Abstrak.pdf - Published Version Download (583kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (670kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB V Kesimpulan Saran.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka_.pdf - Published Version Download (492kB)
	Text (Full text) TESIS FULL .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK (Rafiqa Zahra Farhan, 2220122032, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, 2024) Perkembangan teknologi yang sangat pesat terasa disetiap aspek kehidupan, hampir segala profesi telah tersentuh dan memanfaatkan era globalisasi secara maksimal, tidak terkecuali profesi notaris. Peran notaris dituntut untuk dapat turut serta karena didalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya peran notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya seperti peran notaris dalam transaksi konvensional biasanya. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik membutuhkan pelayanan jasa yang cepat, tepat waktu dan efisien, hal tersebut kemudian disebut dengan istilah Cyber Notary. Konsep mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) bagi notaris tercantum pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tentang kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang kepada notaris di Indonesia. Kata mensertifikasi dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menimbulkan berbagai penafsiran dari kata mensertifikasi, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburan norma hukum. Pada praktik di lapangan juga secara nyata, dikarenakan ketidakjelasan pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya secara konkrit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri mengakibatkan notaris tidak memiliki pegangan maupun payung hukum apabila kemudian penerapannya menimbulkan permasalahan. Atas uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terkait urgensi serta kepastian hukum dari kewenangan notaris mensertifikasi transaksi secara elektronik (cyber notary). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian yakni urgensi kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) di Indonesia yaitu pemanfaatan kemajuan teknologi di semua profesi termasuk profesi Notaris. Sebagaimana setiap penyelenggaraan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik. Sertifikasi Transaksi Secara Elektronik yang termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum adanya kewenangan baru bagi Notaris untuk berperan sebagai bagian atau pihak ketiga dari pada lembaga sertifikasi yang mempunyai tugas sebagai otoritas pendaftaran (registration authority) yang melakukan pengecekan data dan identitas persyaratan pengajuan sertifikat elektronik dari pemohon, serta nanti pada akhirnya penyelenggara sertifikasi elektronik yang akan mengeluarkan sertifikat elektronik berisi tanda tangan serta identitas lainnya yang telah diajukan sebelumnya oleh notaris. Kata Kunci : Notaris, Kewenangan, Sertifikasi Transaksi, Cyber Notary

Actions (login required)

View Item