PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yuriska Nur, Salsabila (2024) PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Bab IV Pentuup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Konsekuensi dengan adanya daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat hal ini merupakan tugas tidak mudah sehingga diperlukan pendapatan daerah dalam upaya untuk mewujudkannya agar mampu membiayai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman. 2) Bagaiman kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. 3) Bagaimana kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah optimal dengan BPKD mendata tambang-tambang galian secara langsung dan mensosialisasikan pajak sehingga wajib pajak yang belum membayar dapat melaporkan, menghitung dan membayarkan ke Bank Nagari atau ke kantor BPKD. kendala dalam pemungutan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan masih banyak penambangan belum berizin di Kabupaten Padang Pariaman. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2023 terjadi kenaikan dikarenakan adanya proyek strategis nasional pembuatan tol Padang-Sicincin dengan menggunakan bahan galian dari Kabupaten Padang Pariaman. Kata kunci: Pajak MBLB, Pendapatan asli daerah, BPKD Padang Pariaman

Actions (login required)

View Item