PERTIMBANGAN HAKIM (RATIO DECIDENDI) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WEWENANG MENGADILI PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

Merry Murdiaman, Guci (2024) PERTIMBANGAN HAKIM (RATIO DECIDENDI) PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST DAN IMPLIKASINYA TERHADAP WEWENANG MENGADILI PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membagi kewenangan kekuasaan kehakiman kepada berbagai lingkungan peradilan, diantaranya adalah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi yang berbeda. Dalam konteks terjadinya permasalahan hukum pemilu, Peradilan Umum berwenang untuk memutus dugaan tindak pidana pemilu, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memutus sengketa proses pemilu. Sementara pada putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa proses pemilu antara Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum, sehingga hal tersebut menimbulkan dua permasalahan. Pertama, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, kedua, implikasi putusan perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terhadap wewenang mengadili Pengadilan Negeri dalam sengketa tahapan pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pertama, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst memang didasarkan pada fakta di persidangan mengenai perbuatan melawan hukum, namun subjek dan objek sengketa bukanlah hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri. Kedua, implikasi putusan perkara Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst menyebabkan kaburnya batas kewenangan antara kompetensi absolut Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Negeri justru mengambil ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merekomendasikan agar partai politik perlu mempertimbangkan ketika mengambil langkah hukum apabila terjadinya sengketa dalam pemilu, di samping itu Komisi Pemilihan Umum pun harus mempersiapkan dengan matang segala hal yang berkaitan dengan proses pemilu agar dapat menjamin prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan bagi partai politik. Selain itu, pengadilan sebagai wadah mencari keadilan harus lebih cermat dalam memahami gugatan yang diajukan agar tidak terjadi lagi putusan yang salah kamar.

Actions (login required)

View Item